Dari KPR FLPP hingga UMKM Naik Kelas! Bank Sumsel Babel Buktikan Komitmen Dukung Ekonomi Kerakyatan

WARTABANK.COM, Jakarta – Dalam peta besar pembangunan ekonomi nasional era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan keuangan negara semakin jelas yaitu menyejahterakan rakyat melalui dua jalur utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, dan kedua adalah penguatan ekonomi rakyat berbasis UMKM.

Di tengah implementasi kebijakan besar tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Babel tampil sebagai contoh nyata bank pembangunan daerah (BPD) yang tidak sekadar mengikuti arus, tetapi justru menjadi motor penggerak di daerah.

Konsistensinya terlihat dari komitmen menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus keberhasilan memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan melalui berbagai inovasi layanan dan program literasi keuangan.

Sinergi ini menegaskan bahwa inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial bukanlah dua agenda yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang digerakkan oleh kehadiran perbankan yang berpihak pada rakyat.

Dengan strategi yang terukur, Bank Sumsel Babel terus memperkuat perannya dalam menyalurkan pembiayaan pro-rakyat, mendukung program 3 juta rumah pemerintah Prabowo, sekaligus memberdayakan ribuan pelaku UMKM agar naik kelas melalui akses permodalan, digitalisasi, dan pendampingan usaha.

Kolaborasi ini bukan hanya berkontribusi terhadap target makro pemerintah, tetapi juga menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata di akar rumput, dari Palembang hingga Pangkalpinang.

Langkah berani ini membuktikan satu hal penting, yaitu ketika kebijakan nasional bertemu dengan pelaksanaan daerah yang adaptif dan inovatif, hasilnya bukan sekadar capaian angka, melainkan terwujudnya kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan yang sejalan esensi sejati dari pembangunan ekonomi kerakyatan.

DUKUNG PENUH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT

Di tengah geliat program ambisius pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Bank Sumsel Babel tampil sebagai salah satu pendorong nyata di skala daerah. Komitmen BPD ini terlihat melalui penyaluran 269 unit KPR FLPP senilai Rp 43,04 miliar hingga September 2025 di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pada acara Akad Massal KPR FLPP dan Serah Terima Kunci 2025 yang dipimpin langsung Presiden Prabowo (29 September 2025), sinergi antara pemerintah pusat, perbankan penyalur, dan pengembang diperkuat. Program ini mencatat 26.000 akad massal secara nasional, dengan 200 debitur hadir langsung di lokasi dan sisanya secara daring melalui cabang-cabang bank penyalur di berbagai provinsi.

Pemerintah tidak hanya memperluas kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit, tetapi juga menegaskan bahwa bunga FLPP tetap 5% untuk memberikan kepastian bagi penerima manfaat.

Kebijakan ini menjadi fondasi penting agar program perumahan rakyat tetap terjangkau dan berpihak kepada masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Bank Sumsel Babel tidak sekadar “ikut-ikutan,” melainkan menjalankan perannya secara konsisten dan strategis.

Dengan jaringan cabang yang tersebar, Bank Sumsel Babel mengklaim bahwa proses penyaluran subsidi perumahan ini dapat berlangsung efisien, transparan, dan menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.

DORONG UMKM & INKLUSI KEUANGAN

Di tengah dinamika ekonomi nasional, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa layanan keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM Bank Sumsel Babel telah menunjukkan langkah nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM melalui beragam program strategis dan inovasi produk.

Salah satu bukti konkret kontribusi Bank Sumsel Babel adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 557 miliar hingga Juni 2025, yang merupakan sekitar 39,78% dari total alokasi KUR bank ini tahun ini sebesar Rp 1,4 triliun.

Bank menetapkan sektor prioritas berdasarkan potensi daerah, terutama pertanian dan perdagangan, sebagai motor utama pertumbuhan UMKM lokal.

Selain KUR, kredit multiguna juga menjadi alat pemberdayaan ekonomi. Hingga April 2025, penyaluran kredit multiguna oleh Bank Sumsel Babel mencapai Rp 14,2 triliun.

Bank menargetkan kenaikan hingga sekitar Rp 14,9 triliun di akhir tahun. Strateginya termasuk mengoptimalkan penawaran kepada pegawai negeri sipil (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum memiliki fasilitas kredit.

Akses saja tidak cukup kalau masyarakat tidak paham produk dan risiko keuangan. Di sinilah literasi keuangan dan inklusi menjadi penting. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 oleh OJK dan BPS, indeks literasi nasional berada di sekitar 66,46%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51% secara nasional.
Untuk Bangka Belitung, tingkat literasi keuangan tercatat 62,34%, dengan inklusi keuangan sekitar 79,48%.

Bank Sumsel Babel juga melakukan aksi nyata di lapangan. Salah satunya melalui program Bank Goes To School dan kegiatan KEJAR, dengan partisipasi 48 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumsel dan Babel.

Dari SLB tersebut, terdaftar sebanyak 3.184 rekening Simpanan Pelajar (SimPel), terdiri atas 2.043 rekening di Sumatera Selatan dan 1.141 rekening di Babel. Program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menanamkan budaya pengelolaan keuangan sejak usia dini, terutama bagi pelajar difabel.

Bank Sumsel Babel juga aktif dalam kegiatan ekosistem inklusi keuangan dan digitalisasi. Dalam acara Digital Kito Galo 6, Bank menampilkan UMKM binaan yang bertransaksi menggunakan QRIS, mendukung transformasi cara UMKM berjualan secara digital.

Lebih jauh, di Bangka Belitung, program bundling e-channel dan apresiasi bagi nasabah yang mengaktifkan mobile banking menjadi bagian dari inisiatif memperluas akses ke layanan keuangan digital.

Program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) dan Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) juga mendapat dukungan penuh dari Bank Sumsel Babel. Melalui program tersebut, edukasi keuangan dan literasi ditargetkan ke generasi muda dan UMKM agar lebih adaptif terhadap produk keuangan legal dan layanan digital. []