Genjot Kredit Infrastruktur, BI Minta Perbankan Ubah Strategi Pendanaan

by

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla terus mendorong perbankan untuk menggenjot pembiayaan infrastruktur. Padahal di sisi lain, saat ini kontribusi dana pihak ketiga (DPK) bank dalam setahun terakhir justru lebih banyak berasal dari pendanaan jangka pendek. Sumber DPK yang berasal dari deposito pun, 70 persen-nya berasal dari deposito yang hanya bertenor 1-3 bulan.

Menyikapi hal ini, Bank Indonesia menilai perbankan perlu menyiapkan strategi khusus dalam pendanaan.

“Perbankan perlu mengubah funding strategy untuk menarik DPK lebih besar dan berjangka panjang untuk pembiayaan proyek infrastruktur,” ujar asisten Gubernur BI dan Kepala Kebijakan Ekonomi Moneter, Dody B. Waluyo di Jakarta.

Data BI per Maret 2017 memperlihatkan komposisi deposito bertenor 1 bulan nyaris mencapai separuh keseluruhan deposito perbankan. Sementara porsi deposito bertenor di atas 6 bulan, kontribusinya tidak sampai 15 persen.

“Risiko maturity mismatch (ketidakseimbangan aset dengan kewajiban) membesar, bank membutuhkan funding strategy yang lebih baik untuk memperoleh DPK dalam jumlah besar dan jangka panjang,” tegas Dody.

Hal ini juga diakui oleh Jahja Setiaatdmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Menurutnya, pembiayaan kredit infrastruktur yang biasanya berjangka waktu minimal 10 tahun berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan DPK.

“Yang sekarang banyak dikerjakan, ya kita berani membuktikan kredit jangka panjang minimal 10 tahun misalnya, tetapi kita menggunakan (pendanaan) jangka pendek,” kata Jahja.

Di sisi lain, Jahja menilai keberanian tersebut tidak bisa dibilang sebagai tindakan yang positif. Makanya kondisi ini tetap menjadi bahan pertimbangan penting bagi perbankan sendiri untuk menyalurkan kredit infrastruktur. Selain risiko maturity mismatch bank yang membesar, ruang perbankan untuk menyalurkan kredit pun semakin sempit karena posisi rasio kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio/LDR) perbankan berada di posisi 88,9 persen per Maret 2017. Di lain pihak, kebutuhan dana untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tengah digenjot Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sendiri semakin besar.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan, memproyeksi kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional lewat lembaga jasa keuangan dari tahun 2015 hingga 2019 dapat mencapai Rp450 triliun karena pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini lebih banyak menyasar pada pembangkit tenaga listrik, transportasi laut serta jalan raya.

Demikian tidak bisa dimungkiri, penerbitan surat utang yang bersifat jangka panjang menjadi salah satu pilihan bank untuk memperoleh tambahan likuiditas. Terkait dengan hal ini, BI telah merelaksasi aturan GWM-LDR menjadi GWM-LFR. Perbankan bisa memasukkan komponen pendanaan dari surat utang untuk penghitungan batas rasio kredit terhadap pendanaan (loan to funding ratio/LFR) yang ditetapkan di kisaran 80-92 persen.

About Author: WartaBank

Gravatar Image
Media Sinergitas Perbankan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *