Outlook Ekonomi 2017: Hati-Hati Bukan Berarti Tidak Optimistis

by

Realisasi sementara APBN-P 2016, di mana asumsi makro tahun 2016 sudah terealisasi dengan cukup baik. Dengan Pondasi yang baik diiukuti dengan pertumbuhan domestik yang baik, serta APBN yang semakin kredibel dan keberhasilan program pengampunan pajak.

Belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN-P 2016 dan outlook perekonomian Indonesia Tahun 2017. Menkeu menjelaskan realisasi sementara APBN-P 2016, di mana asumsi makro tahun 2016 sudah terealisasi dengan cukup baik. “Pondasi yang baik, growth domestik yang baik, APBN yang makin kredibel dan tax amnesti yang sukses,” ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya terkait outlook perekonomian 2017, Menkeu menegaskan bahwa perkiraan ini tidak luput dari arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang belum pasti, serta belum terlihat dampaknya terhadap perekonomian dunia. Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola APBN, namun bukan berarti tidak optimistis. Pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi akan terus menjaga agar APBN tetap kredibel dan berkesinambungan. “Menjaga APBN se-kredibel mungkin walaupun ada ketidakpastian, sebisa mungkin diserap ke dalam postur 2017,” tegasnya.

Sebagai informasi, Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2017 yaitu asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5.1 persen dan inflasi sebesar 4.0 persen. Sementara itu suku bunga (SPN) ditargetkan 5.3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp13.300 dan harga minyak diperkirakan $45/barel. Sedangkan lifting minyak ditargetkan 815 ribu barel/ hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak/ hari.

 

Kelola Risiko Sektor Keuangan

Perkembangan ekonomi global saat ini memberi pengaruh kepada negara berkembang, termasuk Indonesia, antara lain dari sisi risiko di sektor keuangan. Untuk itu, Indonesia terus menempuh serangkaian kebijakan untuk mengatasi risiko di sektor keuangan, antara lain kebijakan moneter yang berhati-hati dan kebijakan deregulasi Pemerintah.

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, belajar dari krisis keuangan Asia tahun 1997, Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan integritas data sektor keuangan. Ini disampaikannya dalam acara 10th Asian Financial Forum yang berlangsung pada 16-17 Januari 2017, di Hong Kong, seperti dikutip melalui laman Bank Indonesia.

Reformasi ini telah mendorong ketahanan ekonomi Indonesia, yang tercermin pula dari laporan tahunan IMF (Article IV Consultation) mengenai ekonomi Indonesia selama 2016 yang dinyatakan baik. Ke depannya, dengan koordinasi dan sinergi kebijakan dari Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya, mitigasi risiko di sektor keuangan diharapkan dapat terus berjalan baik.

About Author: WartaBank

Gravatar Image
Media Sinergitas Perbankan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *