AFPI Memberikan Sanksi Entitas yang Nakal

oleh
AFPI

AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah memberikan sanksi kepada dua entitas anggotanya yang melakukan pelanggaran.

Hal ini karena adanya laporan dari masyarakat atas kasus yang telah mencuat. Dimana ada entitas yang telah memberikan biaya pinjaman melebihi kesepakatan asosiasi, yaitu sebesar 0,8 persen per hari termasuk bunga, provisi dan administrasi.

Kuseryansyah selaku Ketua Harian AFPI mengatakan, Komite Etik telah memberikan sanksi kepada kedua entitas yang dilaporkan dengan cara peringatan secara tertulis. Namun sejauh ini, berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, entitas yang diberitahukan kepada publik hanya PT Glotech Prima Vista atau Do-It.

Sanksi AFPI

Komite Etik telah memberikan sanksi kepada Do-It akibat dari pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan pengenaan biaya 0,8 persen setara dengan bunga flat kepada konsumen mereka. Keputusan ini telah disetujui oleh seluruh Komite Etika AFPI yang terdiri dari Ketua Windri Marieta dan anggotanya Andre Rahadian.

Kuseryansyah mengatakan bahwa ada empat lapisan sanksi yang diberlakukan pada saat ada pelanggaran.

Pertama, peringatan tertulis yang bersifat tertutup. Kedua, akan ada pemberitahuan kepada masyarakat nama entitas tersebut dan juga pelaporan kepada pihak Jasa Otoritas Keuangan (OJK). Ketiga, akan ada pengaktifan keanggotaan untuk sementara. Keempat, pemberhentian secara permanen keanggotaan.

Sanksi yang diberikan AFPI ditetapkan setelah mendapatkan verifikasi dari komisi etik yang beranggotakan ahli hukum yang berpengalaman. Untuk kedua entitas ini, telah terbukti memberikan biaya pinjaman hingga 1 persen. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan persepsi atas cara penghitungan biaya yang ada.

“Do-It telah memberikan biaya hingga 1 persen, dan entitas yang satu lagi bahkan lebih tinggi. Hanya saja, entitas yang tidak disebutkan namanya tersebut segera memperbaiki kesalahannya dan langsung mengembalikan dengan cara cash back. Sedangkan waktu itu, Do-It tidak segera memperbaiki dan hanya memberikan komitmen untuk mengembalikan biaya yang telah ditarik,” tambah Kuseryansyah.

Diharapkan, dengan pemberian sanksi ini akan memberikan pembelajaran bagi entitas fintech p2p lending lain yang berada di bawah naungan AFPI.

Jika nantinya hal ini malah ditiru oleh entitas lain dan memberlakukan biaya melebihi kesepakatan, maka sanksi beratnya akan langsung dinonaktifkan. Penonaktifan ini tentu saja berimbas pada dicabutnya daftar p2p lending di OJK. []

Tentang Penulis: Berita Bank

Gambar Gravatar
Berita harian bank terbaru, berita bank indonesia, berita terkini, berita perbankan, bank bjb, bank indonesia, berita bank mandiri, berita bank bri, berita bank syariah, berita bank terkini, berita bank bca, berita bank bjb hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *