in , ,

Akses Perbankan Perhutanan Dibuka Oleh Pemerintah

perbankan perhutanan

Akses perbankan perhutanan kepada petani yang memanfaatkan hutan sosial untuk menyejahterakan rakyat melalui hutan dibuka oleh pemerintah.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Erna Rosdiana. Beliau menjelaskan akses perbankan perhutanan sebenarnya terbuka karena pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial sudah dilegalkan.

“Walau SK yang dimiliki dari Kementerian KLHK tidak bisa diagunkan, sebenarnya petani sudah bisa mengakses perbankan perhutanan. Caranya, buat rencana bisnisnya (harus) meyakinkan,” kata Erna.

Erna menambahkan untuk perbankan perhutanan petani tinggal melimpahkan rencana bisnisnya pada Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan. Didampingi Lembaga Sosial Masyarakat, tenaga fasilitator dari pemerintah, dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Selain kredit perbankan perhutanan komersial, pemerintah turut membantu dengan alokasi Kredit Usaha Rakyat berbunga rendah hanya 7,0 persen. Membantu pemanfaatan dana hibah misalnya pemberian pupuk, bibit, serta pemanfaatan dana desa.

Baca Juga: Pelatihan Karyawan Jadi Solusi Antisipasi PHK

“Dengan beragam jenis bantuan ini, diharapkan lahan perhutanan sosial ini dapat dimanfaatkan secara maksimal (oleh petani). Tentunya, kami menyadari bahwa petani tidak bisa langsung jadi pengusaha, harus berproses,” jelas Erna.

Erna mengatakan sejauh ini pemerintah telah membuat SK pemanfaatan hutan sosial seluas 2,6 juta hektare ke dalam lima jenis skema. Yaitu Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

TARGET PERBANKAN PERHUTANAN

Berdasarkan revisi III tahun 2019, pemerintah memutuskan melepas 13,8 juta hektare kepada masyarakat dalam skema perhutanan sosial. Tahun 2019, ditargetkan setidaknya 1 juta hektare harus sudah dilepas setelah sebelumnya terealisasikan 1,2 juta hektare oleh apda.

Deputi Direktur Kelola Sendang – ZSL Indonesia David Ardian menjelaskan programnya mendampingi para petani di tiga desa. Yaitu di Lubuk Bintialo, Muara Medak, dan Karang Agung di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. “Pendampingan tersebut bertujuan agar masyarakat yang memanfaatkan hutan dapat sejahtera dan tetap menjaga kelestarian hutan,” jelas David.

Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Prof Rudjito Agus Suwignyo. Ikut menuturkan, pemerintah memastikan pemanfaatan hutan sosial bekerja sama dengan para pengemban kepentingan.

Di antaranya Lembaga Sosial masyarakat seperti ZSL Indonesia, Belantara, World Resource Institute, Pilar Nusantara, Forum DAS Sumsel, Hutan Kita Institute. Ada pula The Asia Fondation, serta Yayasan Dagang Hijau (IDH).

Para pengemban kepentingan menggelar Sarasehan Masyarakat Perhutanan Sosial seluruh Sumatera Selatan di Palembang pada 1 hingga 2 April 2019. “Dalam pertemuan ini sudah ada kalangan perbankan perhutanan yang menyatakan siap untuk menyalurkan dana. Di dalam pertemuan ini dibahas seperti apa persyaratannya,” kata Profesor Rudjito.

Berita Bank

Written by Berita Bank

Berita harian bank terbaru, berita bank indonesia, berita terkini, berita perbankan, bank bjb, bank indonesia, berita bank mandiri, berita bank bri, berita bank syariah, berita bank terkini, berita bank bca, berita bank bjb hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Citibank Indonesia

Citibank Indonesia Raih Laba Rp2 Triliun

Bank Indonesia

Bank Indonesia Resmi Luncurkan Regulasi Pelonggaran RIM