in ,

Aturan Bank Digital Disahkan, Makin Mudah Atau Makin Sulit?

Aturan bank digital

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Aturan bank digital resmi diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (19/8/2021).

Aturan Bank digital disusun dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum dan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

OJK memperkuat beberapa regulasi, seperti operasional perusahaan, persyaratan bank baru, hingga penutupan usaha.

Selain itu OJK juga melakukan penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank dan jaringan kantor.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, dalam aturan baru, pihaknya juga mengatur peningkatan modal bagi pendirian bank baru, regulasi bisnis dan layanan digital dari bank.

Namun ia memastikan aturan bank digital tidak banyak berubah dari yang telah disampaikan OJK di awal tahun lalu.

“Kami mendorong transformasi digital dan konsolidasi perbankan bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Hal itu bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan memperluas layanannya,” kata Heru dalam keterangan resmi.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan OJK terbaru, pihaknya akan mensinergikan antara bank induk dengan anak, dan antara bank syariah dengan unit usaha syariah (UUS) sehingga bank berjaringan akan jadi kuat.

Selain itu, OJK juga mengatur terkait konsolidasi, sehingga bank-bank yang akan jadi bank digital bisa melakukan transformasi layanan menjadi digital.

Aturan Bank Digital Beri Kepastian Hukum

Melalui regulasi terbaru ini, OJK ingin memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan dan investor.

“Jadi bisa menjalankan dua jenis model, yaitu bank umum menjadi bank digital atau mendirikan bank digital yang. Artinya, bank yang sudah ada saat ini bisa dikonversi menjadi bank digital namun harus mengikuti berbagai syarat,” ungkapnya.

Khusus untuk pendirian bank baru, investor diwajibkan menyediakan minimal Rp10 triliun, sedangkan untuk konversi bank umum jadi digital, juga wajib ikuti ketentuan permodalan yang berlaku.

Adapun beberapa syarat konversi itu yakni memiliki kemampuan mengelola bank digital yang berkesinambungan.

Kemudian menggunakan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah dan memiliki manajemen risiko secara memadai.

Selain itu bank umum juga harus memenuhi aspek tata kelola, mulai dari direksi yang mempunyai kompetensi bidang IT dan kompetensi lain.

“Pihak bank jug harus menjalankan sistem keamanan data nasabah serta turut berkontribusi dalam mendukung perkembangan ekosistem keuangan digital. Semua syarat ini juga kita tetapkan sebagai aturan bank digital yang baru,” tandasnya.

Setelah memenuhi seluruh persyaratan, bank digital baru diizinkan beroperasi dengan satu kantor pusat atau dengan kantor fisik yang terbatas.

Aturan ini dibuat untuk mengurangi jaringan kantor atau layanan fisiknya sehingga lebih fleksibel dan operasionalnya lebih efisien dengan mengoptimalkan aset digital.

Untuk diketahui, sudah ada beberapa yang resmi menjadi bank digital, seperti Wokee dari Bank Bukopin, MotionBanking dari MNC Bank dan Jado milik Bank Jago.

Selanjutnya Digibank dari Bank DBS, Jenius dari Bank BTPN, TMRW Bank UOB, dan Bank Aladin.

Sementara beberapa yang masih diproses menjadi bank digital yakni PT BRI Agroniaga Tbk, PT KEB Hana Bank, dan PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Kemudian Bank BCA Digital, PT Bank Harda Internasional, PT Bank Neo Commerce Tbk, dan PT Bank Capital. []

Written by Berita Bank

Berita harian bank terbaru, berita bank indonesia, berita terkini, berita perbankan, bank bjb, bank indonesia, berita bank mandiri, berita bank bri, berita bank syariah, berita bank terkini, berita bank bca, berita bank bjb hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Laba Bank Sampoerna

Laba Bank Sampoerna Tembus Rp18,5 Miliar