Bisnis Properti: Tahun 2019 yang Terberat

oleh
Bisnis properti

Bisnis properti dianggap sangat sulit di tahun 2019 pasalnya di tahun tersebut banyak terjadi momentum yang dinilai berdampak pada bisnis properti salah satunya yaitu kebijakan pemerintah selain juga momentum pemilu.

Hal ini sejalan dengan yang dirasakan oleh Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra). Tahun 2019 merupakan tahun tersulit yang harus dihadapi pelaku bisnis property khususnya bagi pengembang rumah bersubsidi.

Menurut Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja selama berkecimpung pada bisnis properti selama 24 tahun terakhir, tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang berat yang harus dilalui oleh pelaku industri properti.

Kurangnya anggaran untuk rumah bersubsidi dalam APBN 2019 dinilai menjadi salah satu yang menyebabkan bisnis properti kurang bergairah di tahun 2019.

“Alokasi subsidi perumahan rakyat di tahun 2019 sangat terbatas sehingga semua pelaku bisnis properti termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah bersubsidi,” pungkasnya.

Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Endang menyebut jika pihaknya tetap optimistis dapat melalui tahun 2019 ini dengan lebih baik.

Terlebih saat ini pemerintah memiliki cadangan program dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.

“Dalam program BP2BT tersebut tersedia 14 unit rumah, tapi diujicobakan dulu 500 unit dan itu harus bisa terserap di bulan ini,” ujar Endang..

Pemerintah, jelas Endang, dinilai sudah semaksimal mungkin dalam memberikan kemudahan bagi warga yang akan memiliki rumah bersubsidi melalui Program BP2BT seperti terkait sertifikat laik fungsi (SLF), uang muka dan masa tabungan.

“Adanya subsidi uang muka sebesarRp4 juta bisa dibuang atau dipindahkan ke KPR. Itu tentu sangat memudahkan. Namun kami masih menunggu SK atau Permen-nya yang dijanjikan minggu-minggu ini,” ungkap Endang.

Oleh sebab itu ia menghimbau agar seluruh pelaku bisnis properti dapat terlibat dalam Program BP2BT tersebut dari pada harus menunggu adanya program lain.

“Kami ingin pelku properti bisa terlibat dalam BP2BT. Jika FLPP nantinya turun maka dengan mudah migrasinya dan ini akan membantu realisasi Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR,” tutup Endang. []

Tentang Penulis: Berita Bank

Gambar Gravatar
Berita harian bank terbaru, berita bank indonesia, berita terkini, berita perbankan, bank bjb, bank indonesia, berita bank mandiri, berita bank bri, berita bank syariah, berita bank terkini, berita bank bca, berita bank bjb hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *