WARTABANK.COM, Jakarta – Program Bersih-bersih BUMN tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Hal itu ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick yang berkomitmen untuk mendorong program ini dengan serius.
“Program bersih-bersih BUMN akan tetap menjadi prioritas. Program yang telah terbukti meningkatkan efisiensi di BUMN akan dilanjutkan ke depan,” ungkap Erick dalam keterangan tertulis.
Erick menyadari perlunya perbaikan berkelanjutan. Program bersi-bersih BUMN yang telah berjalan akan menjadi perhatian utama, terutama setelah terjadinya kasus-kasus seperti ASABRI, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia.
Di periode kedua ini, imbuh Erick program bersih-bersihBUMN harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia juga menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan BUMN adalah hal yang sangat penting.
“Efisiensi harus ditingkatkan, hampir 30 persen seperti yang selalu disampaikan oleh Pak (Presiden) Prabowo. Dari 114 BUMN, saat ini hanya tersisa 47 BUMN yang beroperasi dengan baik, di mana 40 di antaranya dalam kondisi sehat dan 7 BUMN masih dalam proses restrukturisasi,” jelas Erick.
Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, di Jakarta.
Setelah pertemuan, Erick mengungkapkan rencananya untuk mengumpulkan semua direksi dan komisaris BUMN guna menerima pemaparan dari BPPIK.
“Saya membuka kesempatan seluas-luasnya karena kami yakin, dengan komitmen terhadap efisiensi dan pengurangan korupsi, kita dapat melangkah maju,” katanya.
Dukung Penuh Program Bersih-bersih BUMN!
Sementara itu, Aries Marsudiyanto dalam keterangannya setelah pertemuan menyampaikan arahan Presiden Prabowo untuk mengurangi kebocoran, pemborosan, dan menghindari praktik korupsi.
Aries juga menyoroti keterlibatan aparat negara dalam berbagai bentuk penyelewengan tersebut.
Presiden telah menyatakan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, dan kebocoran di Indonesia berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
“Kami mendukung penuh program bersih-bersih BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN,” ujarnya.
Bahkan, imbuh Aries, aparat yang seharusnya bertugas untuk membersihkan situasi ini justru terlibat, termasuk di lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung, kementerian, serta dalam praktik judi online dan lainnya.
“Oleh karena itu, kami dari BPPIK akan lebih fokus untuk bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti masalah ini hingga ke akar-akarnya,” tutup Aries. []