WARTABANK.COM, Jakarta – Kamis, 03 Agustus 2023, Bertempat di Aula Softcoffee Masamba Kab. Luwu Utara, dilakukan FGD dengan Forum Komunikasi Lalu Lintas Kabupaten Luwu Utara.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Perwakilan Jasa Raharja Palopo, Suhardi Popang, Kasat Lantas Polres Luwu Utara, Bapak Iptu Abang Lamudding,S.H, Kepala Dinas Perhubungan Luwu Utara, Bapak Enyon, Beserta Tim Dishub, Kabid Bina Marga Dinas DPUTRKP 2, Bapak Agung Iskandar, beserta Tim, dan Penanggung Jawab Jasa Raharja Luwu Utara, Moch Faisal Kafrawi.
Kepala Perwakilan Jasa Raharja Palopo, Suhardi Popang menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara stakeholder Keselamatan untuk membahas upaya bersama yang perlu dilakukan dalam menekan angka kecelakaan dan menurunkan fatalitas korban laka lantas khususnya di Luwu Utara. Diharapkan melalui Forum Group Discussion (FGD) FKLL ini, masing-masing stakeholder yang ada di Wilayah Luwu Utara bersama-sama bertanggung jawab dan menggambil peran dalam Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan dan menurunkan Fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Adapun hasil diskusi dalam kegiatan ini akan dilakukan Kegiatan Socio Engineering untuk meminimalisir kecelakaan yang sisebabkan oleh Human Error di daerah dengan angka laka yang tinggi bersama dengan semua stakeholder terkait, dengan sasaran utama usia produktif yakni Pelajar dan Para Pegawai. Hal ini karena berdasarkan data, bahwa kecelakaan didominasi oleh Usia Produktif. Untuk memudahkan koordinasi, dalam sosialisasi akan disampaikan PIC masing-masing instansi agar segala informasi dapat tersampaikan secara cepat. Selain itu, Dinas Perhubungan akan melakukan kajian dan mengusulkan pembuatan rambu serta marka jalan didaerah rawan laka. Kabid Bina Marga Dinas PUTRKP 2 juga akan melakukan penertiban dan desakan kepada pihak pelaksana perbaikan jalan untuk pengadaan traffic light dan penambahan median jalan di jalan poros. Hasil diskusi dan Action Plan dari kegiatan ini akan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah serta akan dilakukan evaluasi secara terus menerus.[]