Jurus Pemerintah Tingkatkan Market Bank Syariah

oleh
Jurus pemerintah

Jurus pemerintah dalam bentuk kebijakan terus diperlukan untuk meningkatkan market bank syariah. Hal tersebut diperlukan mengingat data OJK per Januari 2019 yang masih menunjukkan market share bank syariah yang berada di kisaran 5,94 persen.

Padahal masyarakat Indonesia sebagian besar muslim dan di negeri Jiran Malaysia saja market share mencapai 27 persen.

Jurus Pemerintah yang Sudah Diterapkan

Sejak perbankan syariah eksis di tanah air 27 tahun lalu, ada 2 jurus pemerintah yang ditawarkan pada perbankan, yaitu konversi dan spin off. Selanjutnya, dari kedua jurus tersebut terdapat 2 pilihan lagi, yaitu Bank Umum Syariah Nasional (BUSN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dikelola pemerintah daerah. Dengan komposisi pemegang saham yang lebih homogen, BUSN berkembang lebih cepat dibandingkan BPD.

Berdasarkan riset dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dengan merujuk kepada Undang-undang Syariah (UUS) yang berlaku, jurus pemerintah konversi untuk meningkatkan market lebih ringan dibandingkan spin off. Proses perubahan dengan jalan konversi atau perubahan bank umum nasional menjadi bank syariah yang diterapkan BPD lebih sederhana. Persiapan hanya meliputi SDM dan sistem IT.

Menurut Kepala Riset LPPI, Lando Simatupang, jurus pemerintah dalam bentuk konversi lebih tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah sebagai pemilik. Sedangkan spin off memerlukan banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain SDM dan sistem IT yang dimiliki. Di antaranya adalah faktor permodalan yang sangat mempengaruhi keputusan.

Kinerja permodalan pada jurus pemerintah dalam kebijakan spin off, umumnya dilihat dari kualitas NPF atau Non-Performing Financing, ROA atau Return on Asset, dan FDR atau Funding Deposit to Ratio. Sebelum spin off, bank induk harus memiliki ROS sebesar minimal Rp3 triliun, NPF net 2 sampai 2,5 persen, ROA 0,9 sampai 1,2 persen dan FDR 85 sampai 95 persen.

Berdasarkan data OJK hanya ada 2 bank syariah yang memiliki aset di atas Rp3 triilun. Satu bank milik Pemerintah Daerah DKI dan satu bank milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Selain jurus pemerintah yang ditawarkan, untuk peningkatan share market bank syariah harus berfokus pada SDM.

Masih menurut Lando, SDM perbankan syariah masih sangat terbatas. Akibatnya, perpindahan dan atau pertukaran SDM dengan bank konvensional yang berkiprah di bank syariah masih terus terjadi. LPPI dalam hal ini sudah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah secara berkala.

Sementara dari aspek sistem IT, bank syariah harus banyak membenahi diri. Pembenahan sudah tidak dapat ditawar karena pesaing tidak hanya bank konvensional tetapi juga banyaknya bermunculan usaha keuangan non-bank.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyambut kajian LPPI dengan nada optimis. Sri Mulyani mengatakan bahwa, berbagai jurus pemerintah akan terus dikelola sehingga industri perbankan tidak hanya berpredikat baik, tetapi sangat baik. []

Tentang Penulis: Berita Bank

Gambar Gravatar
Berita harian bank terbaru, berita bank indonesia, berita terkini, berita perbankan, bank bjb, bank indonesia, berita bank mandiri, berita bank bri, berita bank syariah, berita bank terkini, berita bank bca, berita bank bjb hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *