WARTABANK.COM, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng, Jasa Raharja Singaraja bersama Samsat Buleleng melaksanakan Operasi Gabungan (Opgab) pada hari Selasa (2/12), bertempat di kawasan Taman Bung Karno Singaraja. Kegiatan berlangsung sejak pagi dengan melibatkan sejumlah instansi terkait yang berperan penting dalam penegakan regulasi kendaraan bermotor.
Operasi gabungan tersebut melibatkan Satlantas Polres Buleleng, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Kolaborasi lintas instansi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya menaati aturan pajak serta ketertiban administrasi kendaraan.
Fokus utama kegiatan ini adalah menindak kendaraan yang telah mati pajak, baik roda dua maupun roda empat, serta kendaraan yang belum melakukan proses balik nama setelah mengalami perpindahan kepemilikan. Banyaknya kendaraan yang belum melengkapi kewajiban administrasi tersebut dinilai dapat menimbulkan permasalahan hukum, kesulitan identifikasi saat terjadi kecelakaan, hingga potensi kerugian negara akibat penerimaan pajak yang tidak tertagih.
Dalam pelaksanaan Opgab, petugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di area tersebut. Pengendara yang kedapatan menunggak pajak diberikan imbauan untuk segera melakukan pembayaran di Samsat terdekat, sementara yang belum balik nama diberikan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kendaraan yang sesuai dengan identitas pemilik terakhir. Selain penindakan, petugas juga membagikan informasi terkait program keringanan yang tengah berlangsung, sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat untuk melunasi kewajibannya.
Kepala Cabang Jasa Raharja Singaraja dan tim Samsat Buleleng menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai usaha memastikan tertib administrasi, serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dalam hal jaminan kecelakaan lalu lintas.[]