WARTABANK.COM, Jakarta – Lapor Prabowo mengenai perkembangan perbankan, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyoroti pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) Himbara.
Dony menyampaikan laporan tersebut dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pertemuan itu juga melibatkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Para pejabat membahas perkembangan ekonomi nasional, termasuk kondisi sektor perbankan.
Dony menjelaskan bahwa Danantara memantau kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan negara.
Laporan yang ia sampaikan mencakup perkembangan penyaluran kredit serta kemampuan bank menghimpun dana masyarakat.
Meski demikian, Dony belum mengungkap angka khusus pertumbuhan kredit maupun DPK Himbara dalam pertemuan tersebut.
Informasi ini penting karena kredit dan simpanan masyarakat menjadi dua indikator utama kesehatan kegiatan intermediasi perbankan.
Kredit membantu dunia usaha memperoleh modal, sedangkan DPK menyediakan sumber pendanaan bagi penyaluran pembiayaan.
Lapor Prabowo, Pertumbuhan Kredit dan DPK Jadi Perhatian Pemerintah
Sebagai gambaran kondisi industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan nasional mencapai Rp9.178 triliun hingga Agustus 2026.
Nilai tersebut tumbuh 13,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada saat bersamaan, total DPK perbankan mencapai Rp10.413 triliun, dengan pertumbuhan 10,92% secara tahunan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai sektor perbankan tetap memiliki ketahanan menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik global.
OJK juga melaporkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,1% pada periode tersebut.
Angka permodalan itu menjadi salah satu penopang kemampuan bank menghadapi risiko sekaligus menjalankan kegiatan pembiayaan.
Namun, data tersebut mencerminkan seluruh industri perbankan Indonesia. Angkanya tidak mewakili pencapaian Himbara secara khusus.
Karena itu, laporan Dony kepada Presiden perlu dipahami sebagai pembahasan perkembangan bank-bank negara, bukan pengumuman angka pertumbuhan baru.
Perbankan BUMN memiliki peran penting dalam melayani nasabah rumah tangga, pelaku usaha, dan sektor produktif.
Ketika permintaan kredit meningkat, bank tetap perlu menjaga kualitas pembiayaan serta kemampuan nasabah memenuhi kewajiban.
Selain itu, pertumbuhan DPK membantu bank mengelola likuiditas dan memperluas ruang pembiayaan secara berkelanjutan.
Dony sebelumnya menegaskan bahwa penyaluran kredit bank BUMN kepada pelaku program pemerintah mengikuti mekanisme bisnis dan penilaian kredit normal.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan intermediasi perlu berjalan bersama pengendalian risiko dan tata kelola yang baik.
Dalam pertemuan Senin itu, Dony juga menyatakan bahwa diskusi tidak membahas investasi US-ASEAN Business Council maupun ekspor listrik.
Ke depan, kesinambungan pertumbuhan kredit dan DPK akan menjadi perhatian penting bagi pengelola bank serta pembuat kebijakan.
Peningkatan pembiayaan produktif juga berpeluang memperluas kegiatan usaha, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, penguatan penghimpunan dana masyarakat dapat membantu bank menjaga likuiditas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar.
Sinergi yang kuat dapat membantu perbankan mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas dan kepentingan nasabah. []