WARTABANK.COM, Jakarta – Pelaku ekonomi nasional mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek strategis ini mencerminkan kemajuan yang dicapai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyiapan ibu kota masa depan negara untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan pembangunan hijau.
“Pengembangan IKN berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Saya yakin Lippo Group akan berpartisipasi dalam pengembangan IKN. Banyak pihak yang skeptis, namun Lippo berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam program jangka panjang ini,” kata John Riady, Managing Director Grup Lippo, dalam keterangannya.
Dia mengatakan, total anggaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN adalah Rp 466 triliun, yang terdiri dari Rp 89,4 triliun dari APBN dan Rp 253,4 triliun dari Kerja Sama Negara-Bisnis (PPP). dan swasta Rp. 123,2 triliun.
Grup Lippo siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN. Lulusan Ilmu Politik dan Ekonomi dari Georgetown University di Amerika Serikat (AS) itu menjelaskan, keputusan Lippo Group itu diambil karena konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, terutama terkait kecepatan pelaksanaan IKN.
Perkembangan. Dikatakan, pembangunan mega proyek IKN membutuhkan anggaran yang besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) nasional per kapita tumbuh sebesar 4.783 USD pada tahun 2022, inflasi dipertahankan pada 4 persen pada Mei 2023, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil.
“Pekerjaan IKN telah dimulai.” Itu pertanda baik. Selain itu, pemerintah membangun perumahan untuk teknik sipil dan dinas pertahanan dan keamanan negara. “Kami melihat Dinas PU sedang menyiapkan 47 tower hunian,” jelas John.
John mengatakan, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, realisasi anggaran pembangunan infrastruktur IKN 2020 hingga Maret 2023 sebesar 24,16 triliun, dengan hingga 76 paket infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai 62,7 triliun untuk periode 2020-2024.
“Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN.” Presiden juga menandatangani Keppres Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah yang berlaku mulai Februari 2023. “Mari kita dukung langkah-langkah strategis pemerintah,” pungkas Juan. []